Pijar Media — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, menguatkan dukungan terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta), berbagai skema bantuan dari pusat hingga daerah digerakkan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Kepala Dinas Perkimta Tubaba, Ir.Rizal Irawan ST,MT, melalui Ir.Ali Zainal Abidin ST. Kabid Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Perumahan Permukiman, dan Kepala Bidang Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ir.Sumardi ST,MT, mengatakan peran pemerintah daerah difokuskan pada pendataan dan peningkatan kualitas rumah, yang menjadi bagian penting dalam perhitungan capaian nasional.
“Program 3 Juta Rumah tidak hanya soal pembangunan baru, tetapi juga peningkatan kualitas rumah yang sudah ada. Di situlah peran daerah menjadi sangat menentukan,” ujar Ali saat dikonfirmasi di Kantor Dinas Perkimta Tubaba, Rabu (04/02/2026).
Dalam mendukung program tersebut, Perkimta Tubaba menjalankan sejumlah program strategis. Dari pemerintah pusat, Tubaba mendapatkan kuota 200 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahap pertama. Program ini memiliki skema bantuan Rp20 juta per unit, terdiri atas Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang, dengan pelaksanaan dipusatkan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
Selain itu, dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bantuan Stimulan Masyarakat Swadaya (BSMS) sekitar 34 unit. Program BSMS, dengan skema bantuan yang sama, dipusatkan di Kecamatan Tumijajar.
Tak hanya mengandalkan bantuan pusat dan provinsi, Pemkab Tubaba juga mengalokasikan program lokal Nuwo SIP (Rumah Sehat Indah Produktif). Pada tahun berjalan, program berbasis APBD ini dialokasikan sebanyak 10 unit dengan total anggaran Rp20 juta per unit. Skema Nuwo SIP mencakup Rp15 juta untuk material, Rp2 juta upah tukang, serta Rp3 juta bersifat produktif untuk permodalan usaha masyarakat penerima manfaat.
“Kalau untuk Nuwo SIP ini fleksibel. Bisa diarahkan untuk kondisi darurat, rumah yang belum terdata, atau wilayah terdampak bencana. Prinsipnya, bantuan harus cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain bantuan fisik, Perkimta Tubaba juga melakukan pendataan menyeluruh terhadap pembangunan rumah swadaya dan rumah komersial. Pendataan ini menjadi bagian dari kontribusi daerah terhadap target nasional 3 juta rumah. Pemerintah daerah turut memberikan fasilitas berupa pembebasan atau keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi MBR yang memenuhi syarat.
“Adapun terkait jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Tubaba, hingga saat ini tercatat sebanyak 3.682 unit yang tersebar di sembilan kecamatan,” paparnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut bersifat dinamis karena pendataan terus dilakukan.
“Data RTLH bisa bertambah seiring waktu. Karena itu, fokus kami adalah peningkatan kualitas rumah agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Dengan mengkombinasikan program pusat, provinsi, dan daerah mulai dari BSPS, BSMS, hingga Nuwo SIP, Pemkab Tubaba optimistis mampu mengawal pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah.
“Ke depan, sinergi lintas pemerintahan diharapkan terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat Tubaba di sektor perumahan dan permukiman,” pungkasnya. (Red)
