PIJAR MEDIA, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan terhadap program ketahanan energi nasional melalui penyediaan lahan serta penataan ruang untuk pembangunan infrastruktur energi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor energi.
Hal itu disampaikan Nusron saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” kata Nusron.
Ia menjelaskan, secara nasional terdapat potensi lahan sekitar 849.000 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi. Sementara untuk wilayah Pulau Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan mencapai 50.000 hingga 60.000 hektare.
Menurut Nusron, saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi lahan tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan energi.
“Selain penyediaan lahan, ATR/BPN juga akan mendukung dari sisi perizinan pemanfaatan ruang melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar pengurusan izin lanjutan bagi proyek pembangunan energi,” jelasnya.
Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Nusron juga mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan dalam skema Program Strategis Nasional (PSN) sehingga proses penyesuaian pemanfaatan ruang serta penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Dalam rapat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt.
Menurut Bahlil, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tingkat menteri tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, serta didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana.
(Rian)
