PIJAR MEDIA.ID, TUBABA — Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dimanfaatkan oleh kalangan mahasiswa untuk menyuarakan kondisi riil pendidikan di daerah. Ketua PMII STES Tunas Palapa Tubaba, Dzaky Bakhtiar, menilai bahwa pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi dualisme antara kemajuan kebijakan dan ketimpangan implementasi di lapangan.
Menurutnya, kebijakan Merdeka Belajar yang digagas pemerintah pusat membawa dampak positif, terutama dalam mendorong fleksibilitas dan kreativitas dalam proses belajar.
Namun, ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum merata, khususnya di wilayah non-perkotaan seperti Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba).
“Secara konsep sudah baik, tapi realitanya belum dirasakan secara adil di daerah. Masih banyak sekolah yang tertinggal dari sisi fasilitas maupun kualitas pembelajaran,” ujar Dzaky, saat dikonfirmasi media, Selasa (05/05/2026).
Ia juga mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi dunia pendidikan di daerah, di antaranya ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta distribusi dan kualitas guru yang belum merata. Selain itu, ruang pengembangan diri siswa di luar aspek akademik juga dinilai masih minim.
Dzaky menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mendorong agar anggaran pendidikan benar-benar diprioritaskan dan diarahkan secara tepat sasaran, terutama untuk sekolah-sekolah di wilayah pedalaman.
“Kesejahteraan dan kapasitas guru juga harus ditingkatkan, karena mereka adalah ujung tombak pendidikan. Selain itu, kurikulum perlu mengakomodasi potensi lokal agar lebih relevan dengan kebutuhan yang ada di daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga menekankan pentingnya penguatan ruang diskusi dan gerakan literasi di kalangan pemuda. Menurutnya, hal ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran kritis serta partisipasi aktif mahasiswa terhadap isu pendidikan.
Secara sosial, pernyataan ini mencerminkan keresahan yang cukup luas di kalangan mahasiswa daerah. Isu ketimpangan pendidikan dinilai sensitif dan berpotensi memicu solidaritas, terutama di wilayah yang merasa belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah.
Dari sisi politik lokal, dorongan mahasiswa agar pemerintah daerah memprioritaskan sektor pendidikan berpotensi menjadi tekanan terhadap pemangku kebijakan. Jika tidak direspons secara tepat, kondisi ini dapat berkembang menjadi kritik terbuka hingga aksi massa.
Dzaky juga menilai bahwa narasi ketidakadilan dalam pendidikan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap keberhasilan program nasional.
“Kalau tidak ada perbaikan nyata, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan bisa menurun,” katanya.
Sebagai organisasi kader, PMII disebut memiliki potensi untuk menggerakkan berbagai aktivitas advokasi, mulai dari diskusi publik, kampanye literasi, hingga aksi simbolik dalam momentum tertentu seperti Hardiknas.
Menutup pernyataannya, Dzaky berharap pemerintah daerah dapat segera membuka ruang dialog dengan mahasiswa serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan distribusi anggaran pendidikan.
“Kami ingin pendidikan di daerah benar-benar adil dan merata. Ini bukan hanya kritik, tapi juga dorongan agar ada perubahan yang nyata dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
